TEMPO.CO, Jakarta - Lahan Prabowo di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare masih menjadi polemik. Sejumlah tokoh angkat bicara mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Erick Tohir, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin.
Baca: BPN: Soal Lahan Prabowo, Jokowi Ingin Persepsikan Prabowo Jahat
Bekas Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu menjelaskan, calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto mendapat kepercayaan dari Jusuf Kala yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden untuk mengambilalih PT Kiani Kertas di Kalimantan Timur pada tahun 2004.
Said menyebut Prabowo sebenarnya membeli Kiani Kertas yang tersandung kredit macet di Bank Mandiri. Saat itu ada program penyehatan perbankan nasional, Bank Mandiri memiliki tagihan kredit macet dalam jumlah besar, salah satunya di Kiani Kertas.
Dalam perjalanan, Prabowo mengajukan minat membeli Kiani Kertas, yang didalamnya terdapat hutan industri dengan status hak guna usaha (HGU). Setelah melalui pembahasan, akhirnya Prabowo terpilih sebagai pembeli dan berhak memiliki Kiani Kertas.
"Pak JK waktu itu berpandangan daripada jatuh ke orang asing, lebih baik sama orang Indonesia. Ada 3 keuntungan sekaligus yang didapatkan negara yakni kredit macet selesai, pabrik Kiani kembali beroperasi yang berarti ada pemasukan negara berupa pajak dan penyerapan tenaga kerja dan yang terpenting, dimiliki oleh orang pribumi," katanya kepada Bisnis.
Lalu dari mana uang Prabowo untuk membeli Kiani? Said menjelaskan setelah berhenti dari dinas tentara pada tahun 1998, Prabowo terjun ke dunia bisnis. Pilihan tempat berbisnisnya adalah di Yordania dengan skala bisnis besar.
"Bisa saja keuntungan dari berbisnis itu, dia pakai untuk membeli Kiani. Itu urusan internal Prabowo. Yang penting dia bisa bayar tunai waktu itu," kata Said.
Dalam debat capres tahap kedua pada akhir pekan lalu, calon presiden nomor 01 Joko Widodo mengungkap fakta bahwa Prabowo memiliki tanah di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektare dan di Aceh Tengah 120.000 hektare.
Prabowo mengakuinya, sambil menjelaskan status tanah itu adalah HGU yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh negara. "Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tetapi daripada jatuh ke tangan asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriotik," katanya.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir minta maaf jika pernyataan calon presiden inkumben Joko Widodo (Jokowi) soal tanah Prabowo dianggap menyerang pribadi.
Erick menjelaskan, pernyataan Jokowi saat itu hanya menjelaskan kebijakan pemerintah yang populis dan tidak bermaksud menyerang pribadi. "Kalau dianggap menyerang pribadi, ya mohon maaf," kata Erick di kantor El Royale Kelapa Gading pada Rabu, 21 Februari 2019.
BISNIS
